Inisiatif BLUE SUN-SSF dalam Mendukung Tata Kelola Pesisir melalui Pemetaan Partisipatif di Enam Desa Kepulauan Riau

Berlangsung sejak November 2025, YAPEKA mendorong inisiatif Blue Economy Empowerment through Sustainable Nature-Based Solutions for Small-Scale Fishery (BLUE SUN-SSF) untuk memperkuat ekonomi biru melalui pendekatan solusi berbasis alam yang berkelanjutan, khususnya bagi sektor perikanan skala kecil. Didukung oleh COAST Facility, program ini dilaksanakan di enam desa di Kepulauan Riau, yaitu  Desa Sebong Pereh, Sebong Lagoi, dan Berakit di Kabupaten Bintan, serta Desa Benan, Tajur Biru, dan Temiang di Kabupaten Lingga.

Sebagai langkah awal dalam memastikan intervensi yang tepat sasaran, YAPEKA melaksanakan kegiatan Pemetaan Partisipatif Tata Guna Lahan atau Participatory Land Use Planning (PLUP) di seluruh desa target. Kegiatan ini berlangsung pada 17 Januari hingga 3 Februari 2026, dengan pendekatan yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Proses pemetaan tidak hanya berfokus pada aktivitas perikanan tangkap sebagai mata pencaharian utama, tetapi juga menggali lebih dalam terkait rantai ekonomi perikanan yang telah berjalan maupun potensi pengembangan, kondisi ekosistem laut, pemanfaatan dan potensi penggunaan energi berkelanjutan, serta dampak perubahan iklim yang sudah dirasakan dan risikonya di masa mendatang. Selain itu, aspek kerentanan terhadap bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menjadi bagian penting dalam penggalian informasi.

Berbagai metode digunakan dalam pelaksanaan PLUP, seperti diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD), wawancara mendalam, serta ground check untuk memastikan kesesuaian antara data yang dihimpun dengan kondisi aktual di lapangan. Kegiatan ini melibatkan tidak hanya nelayan skala kecil sebagai kelompok utama sasaran program, tetapi juga pemerintah daerah, pelaku UMKM, serta tokoh masyarakat setempat. Pendekatan yang digunakan dalam program ini juga menekankan pentingnya inklusivitas. Perempuan, individu dengan disabilitas, orang muda, serta masyarakat adat, khususnya Suku Laut, turut dilibatkan secara aktif dalam proses penggalian dan perencanaan. Hal ini dilakukan agar setiap suara dapat terwakili dan manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata.

Lebih dari sekadar inventarisasi kondisi dan potensi wilayah, PLUP menjadi fondasi penting dalam menyusun perencanaan program yang berkelanjutan. Melalui proses ini, diharapkan dapat terbangun rencana tata ruang yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, terjaganya keseimbangan lingkungan, serta teroptimalkannya potensi lokal yang ada. Di saat yang sama, pendekatan ini juga berperan dalam mencegah konflik pemanfaatan ruang dan memitigasi potensi sengketa, sehingga pengelolaan wilayah dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.