Jumat, 02 Desember 2022, Yapeka, mitra dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama menggelar Lokakarya yang bertujuan mendiseminasikan Locally Managed Marine Area (LMMA) dan OECM sebagai kontributor pengelolaan pesisir berkelanjutan.
OECM merupakan area selain dari Kawasan Lindung yang secara geografis ditetapkan, diatur dan dikelola dan dalam jangka panjang mencapai hasil yang positif dan berkelanjutan untuk konservasi keanekaragaman hayati.
Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) M. Firdaus Agung Kunto Kurniawan, mengatakan selain memprioritaskan perluasan kawasan konservasi dengan target 30 persen dari luas perairan Indonesia, KKP mencoba mengintegrasikan pengelolaan pesisir di desa (Locally Managed Marine Area/LMMA) dan Other Effective-Area Based Conservation Measure (OECM) ke dalam kebijakan.
Manajer Advokasi Kebijakan dan Tata Kelola Yayasan Pesisir Lestari Rayhan Dudayev mengatakan lokakarya ini diinisiasi dengan semangat untuk berkolaborasi dalam mendukung sasaran strategis nasional dan daerah di bidang kelautan dan perikanan. Saat ini, paling tidak terdapat sekitar 12 ribu desa pesisir yang mayoritas penduduknya merupakan nelayan kecil dan masyarakat pesisir. Berbagai pengelolaan perikanan dan pesisir telah dilakukan komunitas tersebut untuk mendukung target nasional maupun daerah.

Ketua-CEO YAPEKA Akbar A. Digdo, Berharap kegiatan lokakarya ini dapat membuka jalan bagi inisiatif pengelolaan pesisir non-kawasan konservasi yang ada di Indonesia, untuk mendapatkan pengakuan dan lebih inklusif serta dapat mendukung target pembangunan nasional dan global yang disepakati Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula Penyerahan Buku Laut Bersama, Dikelola Bersama – Tata Kelola Pesisir Kolaboratif di Desa secara simbolik oleh YAPEKA kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Buku ini merupakan dokumentasi berbagai bentuk pengelolaan kelautan kolaboratif di tingkat tapak, menurut jenis kelompok masyarakatnya; Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal dan konteks wilayah melingkupi wilayah konservasi atau non-konservasi.
Harapannya, dari hasil lokakarya nasional ini bisa menghasilkan peta jalan (roadmap) bagi para pihak menuju integrasi pengelolaan perikanan dan pesisir oleh komunitas dan pemerintah desa tersebut ke dalam kebijakan dan strategi tata kelola kelautan